Pemerintah Indonesia telah mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada tanggal 24 Februari 2025 sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks di negara ini. Badan ini telah dibentuk untuk mempercepat pembangunan Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah di negeri ini. Menurut Kepala Kantor Komunikasi Presiden (KPC), Hasan Nasbi, Indonesia memiliki potensi besar sebagai kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang dan tutupan hutan tropis yang luas. Namun, kekayaan alam ini belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mengakhiri paradoks di Indonesia dan memastikan bahwa negara ini menjadi lebih sejahtera. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memfokuskan pada pengelolaan industri strategis, sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945. Dengan lahirnya Danantara, Indonesia berencana untuk mengendalikan sumber daya alam dan mengurangi ekspor sumber daya alam mentah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Diproyeksikan bahwa Danantara akan mendanai berbagai industri strategis seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta penciptaan kilang minyak dan industri pendukung lainnya. Diharapkan langkah ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen dan membantu negara melompat ke arah kemajuan yang lebih cepat. Peluncuran Danantara juga dipandang sebagai hadiah untuk ulang tahun Indonesia yang ke-80, dengan harapan bahwa badan pengelola investasi ini akan menjadi kunci untuk mendorong pembangunan menuju cita-cita Indonesia Emas 2045.
