Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, mengungkapkan skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Kejaksaan Agung sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum tersebut.
Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun BUMN. Reformasi tata kelola perusahaan, termasuk Pertamina dan anak perusahaannya, menjadi fokus pemerintah dalam menangani skandal ini. Pemerintah berharap reformasi ini akan memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya.
Pertamina dipandang sebagai aset nasional yang menjadi pilar ekonomi utama Indonesia, dengan perluasan usaha secara global. Presiden Prabowo dan Biro Komunikasi Presiden mendukung upaya Pertamina dalam membersihkan operasinya untuk menjadi perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, bertanggung jawab, dan transparan. Pembahasan serius terhadap kasus penipuan bahan bakar juga menjadi prioritas pemerintah dalam merespons skandal ini.
Pemerintah bersikeras untuk menegakkan aturan dan memastikan kepentingan publik terlindungi. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kepentingan rakyat harus menjadi yang utama dalam upaya penegakan hukum dan reformasi sektor migas. Dengan komitmen tersebut, pemerintah berharap dapat membersihkan operasi ilegal dan meningkatkan tata kelola yang baik dalam korporasi seperti Pertamina.
