Presiden Prabowo telah melantik 961 kepala daerah terpilih dalam Pilkada 2024 sebagai langkah awal kepemimpinan di daerah. Acara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Kamis (20/2). Salah satu kepala daerah yang dilantik adalah Sherly Tjoanda, yang resmi menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara untuk periode 2025-2030 bersama wakilnya, Sarbin Sehe. Sherly yang sebelumnya adalah istri dari almarhum Benny Laos, memutuskan untuk melanjutkan perjuangan politiknya dengan mencalonkan diri sebagai gubernur setelah kepergian suaminya.
Sherly, seorang perempuan keturunan Tionghoa, memiliki latar belakang pendidikan sarjana jurusan International Business dari Universitas Petra Surabaya dan gelar double degree dari Inholland University, Belanda. Dengan latar belakang pendidikan yang kuat, Sherly berhasil meraih suara terbanyak dalam Pilkada Gubernur Maluku Utara 2024, menjadikannya pemimpin gubernur perempuan pertama di Maluku Utara.
Harta kekayaan Sherly Tjoanda juga menjadi sorotan publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), total harta kekayaan Sherly mencapai Rp709 miliar. Harta kekayaan ini terdiri dari kepemilikan tanah, bangunan, investasi surat berharga, kendaraan mewah, dan aset lainnya. Selain itu, Sherly juga memiliki hutang sejumlah Rp24,47 miliar, yang membuat total kekayaannya setelah dikurangi hutang menjadi Rp709 miliar.
Rincian harta kekayaan Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara menurut data LHKPN yang dirilis oleh KPK antara lain kepemilikan tanah dan bangunan serta aset bergerak seperti kendaraan dan mesin. Sherly memiliki aset yang tersebar di berbagai daerah seperti Manado, Ambon, dan Pulau Morotai, dengan nilai tertinggi dari asetnya berupa bangunan di Pulau Morotai senilai Rp200 miliar. Selain itu, koleksi 5 kendaraan mobil mewahnya dan investasi surat berharga juga menjadi komponen penting dalam total harta kekayaannya.
Dengan harta kekayaan yang mencapai Rp709 miliar, Sherly Tjoanda menjadi salah satu dari 961 kepala daerah terpilih yang dilantik oleh Presiden Prabowo, mengawali kepemimpinan di daerah pada periode 2025-2030.
