Partai Gerindra mengungkap bahwa saat ini terdapat oknum-oknum yang berusaha mendiskreditkan program efisiensi anggaran yang merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Mereka mencoba mengaitkan efisiensi anggaran dengan pemutusan hubungan kerja (PHK), namun Gerindra menegaskan hal tersebut sebagai kesalahan penafsiran. Presiden Prabowo telah memberikan arahan yang tegas terkait efisiensi anggaran untuk dilaksanakan dengan baik oleh seluruh lembaga dan instansi guna menepis anggapan negatif terkait program tersebut. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 memotong anggaran APBN sebesar Rp306,69 triliun sebagai upaya hemat pengeluaran. Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci 16 pos belanja yang harus dihemat dalam Kabinet Merah Putih senilai Rp256,1 triliun. Efisiensi yang dimaksud Presiden adalah menghilangkan pengeluaran yang tidak efektif, tanpa mengurangi kemampuan pemerintah atau lapangan kerja. Meskipun mendapat kritik dari beberapa pihak, kebijakan efisiensi anggaran tetap menjadi upaya pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efisien.
Ketika Efisiensi Disalahartikan: Penemuan Terbaru yang Menjanjikan

Read Also
Recommendation for You

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa tindakan teror dan intimidasi yang dialami…

Polisi menduga seorang pelajar SMA berusia 16 tahun di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, telah melakukan…

Massa aksi tolak UU TNI kembali menggelar demonstrasi di depan Kompleks DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis…

Korlantas Polri telah mengumumkan penerapan rekayasa lalu lintas one way untuk mengatasi kemacetan saat arus…

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengumumkan kebijakan pembebasan apartemen dan rusun dengan Nilai Jual objek…