Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), sedang merencanakan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang mudah dan membutuhkan perencanaan yang matang. Saat ini, pemanfaatan nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi, namun pemerintah berkomitmen untuk mencapai Net Zero Emission 2060, menjadikan energi nuklir sebagai salah satu solusi utama dalam pengembangan energi bersih.
Dalam pengembangan PLTN, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, serta pemetaan stakeholder yang terkait. Sebagai langkah strategis, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan sekaligus menyusun rekomendasi kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pengembangan PLTN. Beberapa strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, serta pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir.
Namun, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa tantangan dalam pembangunan PLTN tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga mencakup isu sosial dan politik. Meskipun rencana pembangunan PLTN telah digaungkan sejak 20 tahun lalu, kendala-kendala tertentu masih menjadi penghalang. Tetapi dengan langkah-langkah strategis yang diambil, diharapkan pengembangan PLTN di Indonesia dapat segera terealisasi untuk mendukung transisi energi menuju keberlanjutan.
