Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengungkapkan sejumlah prestasi dan kebijakan strategis di sektor perumahan yang telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam sebuah pernyataan pers, Maruarar melaporkan kemajuan pembangunan di Ibukota Negara Kepulauan (IKN) dan Kemayoran, serta berbagai kebijakan pro-rakyat di sektor perumahan.
Beliau melaporkan bahwa pembangunan 27 menara dan sejumlah rumah di IKN telah selesai dan siap diresmikan dalam waktu dekat. Terdapat juga kemajuan pembangunan di Desa Atlet Kemayoran, dimana 3 menara siap diresmikan di akhir Januari dan 7 menara akan siap diresmikan pada bulan April. Maruarar juga menyampaikan rencana proposal untuk meresmikan 10 menara pada akhir April.
Presiden Prabowo memberikan arahan bahwa kebijakan perumahan harus memberikan prioritas utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Maruarar menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus pro-rakyat, dengan penyewaan termurah diberikan kepada MBR, lalu kepada ASN, dan yang terakhir kepada kalangan komersial.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bekerja sama dengan kementerian lain untuk merancang kebijakan konkret yang mendukung MBR. Salah satu kebijakan yang diumumkan adalah penghapusan Biaya Persetujuan Bangunan (PBG) atau IMB untuk MBR, dengan proses pengurusan yang dipercepat menjadi 10 hari. Penghapusan Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) juga diumumkan untuk MBR dengan pendapatan di bawah Rp8 juta per bulan.
Keputusan tersebut diharapkan dapat membantu MBR dalam memiliki akses perumahan yang lebih mudah dan terjangkau. Maruarar juga menegaskan bahwa kebijakan pro-rakyat seperti ini bertujuan memberikan manfaat kepada kalangan kecil yang membutuhkan dukungan tersebut.