Rapat pembahasan KUA-PPAS APBD Banyuwangi 2025 terus berlanjut. DPRD bersama OPD mitra kerja sedang memeriksa penyerapan anggaran.
Ketua Komisi I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila mengatakan, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih memiliki tingkat serapan anggaran yang rendah. Hal ini disampaikan saat pembahasan KUA-PPAS APBD 2025, Senin (14/10/2024).
Beberapa OPD yang memiliki serapan anggaran rendah di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 64,89 persen, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian 59,64 persen, dan Dinas Sosial 62,92 persen.
Menurut Marifatul Kamila, faktor utama rendahnya serapan anggaran terkait alokasi gaji dan tunjangan pegawai yang belum terserap sepenuhnya. Ia juga menjelaskan bahwa belanja daerah untuk tahun 2025 diperkirakan turun menjadi Rp. 2,35 triliun dari Rp. 3,42 triliun pada 2024, dengan penurunan mencapai 31,25 persen.
Selain itu, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp. 22,36 miliar. Data ini menjadi perhatian dalam pembahasan KUA-PPAS di Banyuwangi.
Hasil rapat ini akan dilaporkan kepada Badan Anggaran sebagai masukan dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2025 bersama TAPD.
Pewarta: Muhammad Nurul Yaqin
Editor: Mahrus Sholih
